Susahnya Menjadi Orang Kecil

Rasanya kepekaan pemerintah dalam memahami rakyat kecil semakin tumpul. Entah apa gerangan yang terjadi. Padahal seharusnya, seyogianya, sepatutnya, ketika sebuah pemerintahan-baru terbentuk dari sebuah proses yang banyak dipuji-puji orang sebagai sangat demokratis, kepekaan ini semakin tajam dan terasah. Betapa tidak, rakyat kecillah yang mengusung mereka ke tampuk yang sekarang diduduki, dengan berbekal harapan bahwa nasib mereka akan semakin diperhatikan. Namun kenyataan yang terjadi saat ini justru sangat menyesakkan dada. Rakyat kecillah yang pertamakali menjadi tumbal berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.

Pertama-tama mereka dihajar oleh kenaikan harga BBM sebesar 100%. Alasan pemerintah adalah untuk menutup defisit anggaran yang sudah tidak bisa diakali lagi, ini juga demi kepentingan rakyat kecil. Namun menurut Arbi Sanit, pengamat politik, yang mendapat porsi terbesar dari APBN selama ini adalah anggaran untuk pemerintah (lebih dari 50%). Sementara untuk rakyat kecil, hanya sepersekian bagian dari sisa APBN yang kurang dari 50% tadi. Kalau begitu, siapa yang sesungguhnya dibela pemerintah dan para pemikir jempolan yang ada di pemerintahan?

Cara yang paling gampang menutupi defisit anggaran tadi (termasuk anggaran yang bocor dimana-mana) adalah mengorbankan orang kecil, rakyat kecil. Toh mereka tak akan bisa protes. Atau kalau pun protes, gampang, bujuk saja dengan berbagai cara. Beri mereka uang tunai melalui BLT sebesar 100 ribu perak per bulan. Beress!!

Padahal, uang segitu mana cukup untuk hidup selama sebulan? Apalagi harga-harga kebutuhan pokok (sekedar untuk bertahan agar tidak mati kelaparan!) naik dua kali lipat dari sebelumnya. Sementara di sisi lain kalangan DPR, yang lagaknya saja bersih, ternyata dipenuhi orang-orang kotor pencari harta yang luar biasa kemaruk dan tak ada sama sekali perjuangannya membela rakyat, minimal mereka yang telah mengantarkan para ‘WAKIL RAKYAT’ ini ke kursi yang mereka duduki sekarang. Nasib rakyat? Cuekin aja. Banyak yang mati juga nggak apa-apa. Lumayan, ngurang-ngurangin jumlah penduduk yang sudah sangat berlebih ini!

Ketika lebih dari 50 orang di Papua meninggal karena kelaparan, beberapa orang dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, malah dengan polos, lugu, dan TOLOLnya jalan-jalan ke Mesir bersama keluarga (ini program utama). Katanya studi banding soal undang-undang perjudian (ini program kedua). Astaghfirullah, Pak! Nyebut!! Kalau ada ‘studi banding’, berarti ada ancang-ancang untuk membuat undang-undang perjudian. Padahal, Indonesia jelas-jelas tidak melegalkan perjudian. Kapolri yang baru diangkat saja, gebrakan pertamanya adalah memberantas judi! Eh, wakil rakyat yang katanya memperjuangkan rakyat, malah hendak (atau paling tidak, ada rencana) melegalkan judi, yang jelas-jelas akan tambah menyengsarakan rakyat. Ini benar-benar keterlaluan!! Belum lagi, uang ratusan milyar yang dipakai mengongkosi mereka itu adalah uang rakyat yang seharusnya dimanfaatkan secara benar dan amanah, bukan untuk foya-foya seperti itu!

Sekarang ada lagi rencana untuk menaikkan tarif dasar listrik! Gila!! Apakah pemerintah menganggap rakyat kecil sebagai Superman-superman yang ‘nggak ada matinye’? Ini cara ampuh untuk membunuh orang secara perlahan. Hajar dengan kenaikan BBM, hajar lagi dengan kenaikan TDL. Ck, ck, ck!! Kalau ternyata pemerintah bisanya cuma bikin rakyat sengsara, rasanya percuma saja banyak pakar berada di sekeliling pemerintah. Kalau soal disuruh bikin orang sengsara sih, kita juga bisa. Orang yang nggak sekolah juga bisa!!

Memang naiknya TDL ini baru rencana. Dan memang juga, kenaikannya tidak akan sama rata. Pelanggan rumahan berkapasitas 450 hingga 900 watt dikenakan kenaikan paling murah. Beda dengan industri yang dikenakan kenaikan lebih tinggi. Tapi tidakkah terpikirkan bahwa para pekerja di pabrik dan industri adalah rakyat kecil? Kalau beban perusahaan tambah berat, maka yang akan dikorbankan perusahaan sudah bisa ditebak: BURUH! Siapakah buruh? Rakyat kecil..

Lalu ketika BBM dan TDL naik, perusahaan akan membebankan tambahan kenaikan biaya tersebut ke dalam biaya produksi. Akibatnya, harga barang menjadi mahal, karena biaya tambahan ini dibebankan kepada konsumen. Padahal konsumen sudah hampir kolaps, juga gara-gara dihajar kenaikan BBM dan TDL. Rakyat kecil lagi!!
Ketika perusahaan merasakan bebannya sudah terlalu berat, maka pasti dicari cara untuk bisa tetap bertahan. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan melakukan ‘PERAMPINGAN’, penghalusan dari istilah pemecatan pegawai alias PHK. Siapa yang jadi korban? Lagi-lagi rakyat kecil!!

Pertanyaan saya, siapakah yang terbanyak dalam komposisi penduduk Indonesia? Jawabannya adalah rakyat kecil!! Di negara demokrasi seperti Indonesia ini, siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan sebuah keputusan? Suara terbanyak. Siapa yang punya suara terbanyak? Ya otomatis, rakyat kecil!! Lho? Kok malah mereka yang jadi korban ya? Seharusnya kan rakyat kecillah yang menduduki posisi decision maker.

Faktanya, minoritas (dalam hal ini pemerintah, DPR, serta para pembesar lainnya) justru memiliki kekuasaan (power) sangat besar untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Artinya, demokrasi yang selama ini diagung-agungkan ternyata TUMPUL!! Nol BESAR!! Demokrasi tidak lebih dari sampah peradaban barat yang dipoles dan dikemas, lalu dijual ke negara-negara yang mau ditipu seperti Indonesia, demi kepentingan negara penjualnya. Tak lebih!

Jadi? Terserah Anda. Banyak orang sudah ngomong. Saya sudah ngomong. Giliran Anda ngomong sekarang. Ayo..ayoo..!! Mumpung buka mulut belum dilarang! Selagi ada kesempatan. Kepada sodarah-sodarah, kami persilahken!!