BUKA MULUT: NEGARA ANTI RAKYAT

Close

 

Jangan Lupa

DAFTAR AGLOCO DI SINI!

Download Gratis!

FREE AGLOCO EBOOK di SINI!

October 10, 2006

NEGARA ANTI RAKYAT

Negara (baca: pemerintah) menelantarkan rakyatnya. Negara tidak berpihak kepada rakyatnya. Ajaib? Absolutely! Karena logikanya, negara tidak akan pernah berdiri kalau rakyatnya nggak ada. Bayangkan kalau sebuah negara misalnya, semua rakyatnya pindah ke negara lain karena kecewa. Yang tersisa cuma pejabat penyelenggara pemerintahan saja. Padahal tugas pejabat ini ya mengatur rakyat. Lha kalau rakyatnya kecewa terus pindah semua, siapa yang mau diatur?
 
Contoh tadi memang ekstrim, provokatif dan ajaib. Negara mana pula yang mau menampung 200 juta lebih rakyat Indonesia, jika semuanya ingin 'pindah kost'? Tapi mari kita sederhanakan eksodus tadi dengan membacanya sebagai kekecewaan rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Masih ajaibkah? Mari kita lihat beberapa contoh.
  1. Digulirkannya otonomi daerah yang digembar-gemborkan sebagai sitem yang konon lebih adil dan berpihak ke daerah, ternyata cuma menghasilkan 'pemerataan korupsi' yang gila-gilaan di daerah.
  2. Pendidikan Dasar yang KATANYA GRATIS, faktanya TETEP BAYAR! Ini sangat membingungkan. SPP memang nggak perlu bayar, tapi tetep aja ada pungutan ini itu.
  3. Alokasi anggaran yang seringkali tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Berikut contoh yang terjadi di beberapa daerah:
    • Di Kabupaten Ciamis, misalnya, anggaran 2004 untuk penanganan gizi buruk hanya Rp 10 juta, sementara jamuan makan pemerintah Rp 4 miliar lebih.
    • Di Kota Yogyakarta, anggaran 2004 untuk pemberdayaan perempuan hanya Rp 40,616 juta, sementara anggaran dana purnatugas DPRD Rp 98 juta per orang.
    • Di Kabupaten Subang, bantuan ibu hamil risiko tinggi keluarga miskin 2004 hanya Rp 10 juta, sementara anggaran perjalanan dinas DPRD Rp 2,3 miliar.
    • Di Kulon Progo, anggaran untuk posyandu anak balita 2004 hanya Rp 4 juta, sementara anggaran pembangunan dermaga Rp 135 miliar.
    • Di Provinsi Yogyakarta tahun 2001, anggaran pemberdayaan perempuan Rp 0, sementara anggaran belanja DPRD Rp 9,7 miliar.
Ini hanya 'super sedikit' contoh yang terjadi di sekitar kita. Jadi, kalau Anda saya ajak untuk membaca kembali kalimat pertama tulisan ini: Negara menelantarkan rakyatnya, sepakatkah Anda? Yang pasti, jawaban paling jujur ada di hati dan kepala kita masing-masing.

 
buku bagus® eBook


Saatnya mendapatkan hak kita. Surfing dibayar. Referring temen juga dibayar. Daftar GRATIS! Di Agloco, nggak ada biaya tersembunyi. 100% GRATIS!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home